Rembang – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) bukan hanya upaya menjaga lingkungan, tetapi juga bisa menjadi sumber kesejahteraan baru bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.
Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) RHL yang digelar di salah satu hotel kawasan Pantura, Kabupaten Rembang, Selasa (7/10/2025).
Firman menjelaskan, program RHL merupakan hasil kerja sama antara Komisi IV DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Ia menyebut program ini penting karena kondisi hutan Indonesia kini semakin tertekan oleh aktivitas manusia.
“Hutan kita luasnya sekitar 95,5 juta hektare, tapi banyak yang rusak akibat ulah tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Contohnya galian C atau tambang-tambang yang tidak bermartabat, yang jelas-jelas merusak ekosistem,” kata Firman.
Politikus Golkar itu menilai fungsi hutan bukan hanya sebagai penopang ekologi, tapi juga memiliki nilai ekonomi dan sosial bagi warga. Karena itu, masyarakat sekitar hutan perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya pelestarian sekaligus pemanfaatan hasil hutan.
“Hutan jangan hanya dijaga, tapi juga dimanfaatkan secara bijak. Banyak potensi yang bisa dikembangkan melalui perhutanan sosial. Misalnya menanam pohon tegakan seperti mangga, pete, durian, atau alpukat. Itu bisa jadi sumber ekonomi, tapi tetap menjaga kelestarian,” ujarnya.
Firman mencontohkan salah satu peserta kegiatan yang berhasil mengembangkan komoditas kedondong di lahan hutan dan mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp 1 juta per tahun. Menurutnya, kisah seperti itu membuktikan bahwa pelestarian hutan bisa berjalan beriringan dengan peningkatan ekonomi masyarakat.
“Potensi-potensi seperti inilah yang perlu kita kembangkan. Jangan sampai kawasan hutan justru dijadikan lahan tanaman semusim seperti jagung atau tebu, karena itu bisa merusak struktur tanah,” tegasnya.
Firman berharap Kabupaten Rembang bisa mengikuti jejak Kabupaten Pati, yang dinilainya sukses mengembangkan program perhutanan sosial hingga mampu menembus pasar ekspor. Ia juga mengingatkan pentingnya dukungan lintas pihak agar upaya rehabilitasi hutan berjalan efektif.
Sementara itu, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Pemali Jratun, Arif Setyo Utomo, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperbaiki kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS), baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
“Rehabilitasi hutan dilakukan di kawasan hutan, sedangkan rehabilitasi lahan di luar kawasan. Tujuannya sama, memperbaiki kondisi DAS agar air hujan bisa tertampung dan tidak langsung mengalir ke bawah, sehingga mencegah banjir,” terang Arif.
Ia menambahkan, pengelolaan DAS dan rehabilitasi lahan akan lebih efektif jika melibatkan masyarakat secara langsung.
“Kami ingin mendorong masyarakat agar ikut menjaga dan menanam kembali lahan-lahan yang kritis,” katanya.
Dukungan terhadap kegiatan ini juga datang dari anggota DPRD Kabupaten Rembang Komisi II, Maryono. Ia mengapresiasi langkah pemerintah pusat dan DPR RI yang serius memperhatikan isu lingkungan, di tengah maraknya kerusakan akibat aktivitas tambang ilegal dan penebangan liar.
“Lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja. Banyak hutan gundul, longsor, dan tambang yang izinnya tidak jelas. Kalau dibiarkan, kerusakannya akan semakin parah,” ujar Maryono.
Ia juga menekankan pentingnya keberanian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyuarakan persoalan lingkungan.
“Kalau ekosistem rusak, kehidupan kita juga ikut rusak. Kasihan daerah kita kalau dirusak pihak luar yang hanya mencari untung tanpa memperbaiki,” tegasnya.
Maryono menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Provinsi dan BPDAS untuk memperkuat kolaborasi dalam program reboisasi. Upaya tersebut diharapkan bisa segera direalisasikan di sejumlah titik kritis di wilayah Rembang. (red)
